Korupsi Kebijakan B20 dan Potensinya

Korupsi Kebijakan B20 disinyalir memiliki wilayah yang abu-abu untuk kemungkinan tindak pidana korupsi tersebut. Ada banyak celah yang seharusnya dapat ditutup oleh pemerintah. Kebijakan B20 adalah salah satu kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menaikkan kadar penggunaan biodiesel di Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan kondisi keekonomian pasar serta menghemat penggunaan BBM di Indonesia.

Korupsi Kebijakan B20

Menurut Dedi, awal kecurigaan KPK yakni kapasitas FAME yang tidak sebanding dengan produksinya. Pada 2017, kapasitas terpasang 12,05 juta kilo liter (KL), tapi yang sudah berkontrak dengan badan usaha BBM hanya 2,5 juta KL.Selain itu, Kementerian ESDM tidak memiliki tim untuk mengecek ke lapangan kontrak-kontrak FAME. Jadi, ini membuat celah bahwa kontrak-kontrak yang diajukan sebagai syarat untuk impor itu hanya fiktif alias di atas kertas. Dari hasil wawancara dengan lima badan usaha BBM, KPK menemukan kebenaran adanya kontrak FAME yang hanya di atas kertas. Namun, Dedi tidak mau merinci nama-nama perusahaan tersebut.

Mampukah KPK mencegah kemungkinan yang bisa saja terjadi? Tentu saja ada beragam hal yang bisa dilakukan mulai sekarang dan seharusnya bisa lebih cepat efeknya dirasakan oleh semua orang.