Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2016

Jejak Bisnis Mr. R Riza Chalid Di BUMN Pertamina

Gambar
Kisruh skandal “percaloan” perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia bulan lalu menyembulkan kembali nama Muhamad Riza Chalid. Dia bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga mengintervensi perpanjangan kontrak perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia itu. Karena cawe-cawe ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Sudirman Said melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) pada pertengahan November 2015. Tujuh majelis Mahkamah Kehormatan akhirnya memutuskan Setya melanggar kode etik kategori sedang dan sepuluh anggota memvonis dengan kategori berat. Namun, sebelum MKD memukul palu, Setya  mengundurkan diri dari Ketua DPR. Dalam masa persidangan sekitar dua pekan, sejumlah saksi dipanggil dan diperiksa. Namun, Riza Chalid, yang menemani Setya dalam beberapa kali pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, tak memenuhi panggilan pertama dan kedua Mahkamah Kehormatan hingga sidang dinyatakan berakhir. Sebe

Kesepakatan Harga Uap Pembangkit PLTP Kamojang

Gambar
Setelah perang opini melalui media, PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara akhirnya menyepakati harga jual-beli uap panas bumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 1, 2, dan 3 Kamajong, Garut, Jawa Barat. Kesepakatan tersebut dicapai setelah kedua badan usaha mlik negara (BUMN) tersebut ditegur Menteri BUMN Rini Soemarno. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan usai saling "serang" antara PLN dan Pertamina di media, Menteri Rini memanggil kedua perusahan pelat merah tersebut. Rapat dilakukan di Kementerian BUMN, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Edwin mengatakan Rini menegur PLN dan Pertamina agar tidak gaduh. Apalagi permasalahan tersebut sedang dikoordinasikan di level deputi Kementerian BUMN. “Tadi ibu Menteri juga tegur. Lain kali dalam proses koordinasi tidak ada lagi namanya pertarungan di luar,” kata Edwin usai rapat di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2016.

Pembentukan PLN Energi Baru Terbarukan

Gambar
Pemerintah berencana membentuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) khusus untuk energi baru terbarukan. Adanya PLN khusus energi baru terbarukan (EBT) ini diharapkan dapat mendukung target pemerintah mencapai bauran energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 mengenai Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN) menekankan kebutuhan untuk mempercepat pengembangkan EBT. KEN telah menargetkan porsi EBT dalam bauran energi nasional pada 2025 hingga sebesar 23 persen atau hampir empat kali lipat dari target yang berhasil dicapai saat ini. Atas dasar itu menurut Sudirman EBT mutlak dikembangkan. Pemerintah juga akan memprioritaskan percepatan pengembangan EBT untuk ketersediaan energi dalam jangka panjang, ketahanan energi, dan kemandirian energi. Untuk itu terobosan baru yang masif dan nyata di pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu dilakukan, baik d

Badan Otoritas Kawasan Industri Blok Masela

Gambar
Pemerintah sedang menyiapkan badan otoritas untuk kawasan industri penunjang Blok Masela. Rencana tersebut muncul dalam rapat antara Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi. Badan Otoritas Kawasan Industri Blok Masela Direktur Kimia Dasar Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan badan otoritas tersebut nantinya ditetapkan di sekitar Maluku Selatan yang berdekatan dengan Blok Masela. Di kawasan tersebut akan terdapat beberapa industri, baik penunjang operasional Blok Masela atau industri yang akan memanfaatkan gas dari blok tersebut. (Baca: Pemerintah Diminta Utamakan Efek Berantai di Blok Masela) “Akan dibuat Peraturan Pemerintah untuk dibentuk badan otoritas, yang akan dimanfaatkan industri-industri di sekitar Maluku Selatan. Agar keberadaan Blok Masela dapat memberikan (manfaat) langsung ke masyarakat yang ada di wilayah tersebut,” kata Khayam usai rapat di Kanto

Di ASEAN, Negara Manakah yang Paling Kuat Secara Militer?

Gambar
Hasil kajian dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menempatkan Singapura dan Myanmar sebagai negara dengan alokasi belanja militer terbesar di ASEAN. Lembaga itu mencatat Singapura mengalokasikan anggaran sebesar US$ 9,8 miliar pada 2014 atau 3,3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sebagian besar untuk peningkatan kualitas alat utama sistem persenjataan. Sumber: Katadata

Peminat Investasi Migas Semakin Tinggi

Pemerintah mulai memetik hasil dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hampir 1.000 orang telah mendatangi layanan yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini untuk mengurus perizinan di sektor minyak dan gas bumi (migas). Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah mengungkapkan, sejak Agustus hingga Desember 2015 ada sekitar 990 pemohon yang mendatangi PTSP untuk mengajukan perizinan maupun sekadar konsultasi. Pemohon yang datang tersebut datang dari berbagai latar belakang. Selain para investor, ada juga konsultan hukum dan jasa pengurusan dokumen dan kantor notaris. “Dengan adanya pendelegasian penerbitan perizinan di bidang minyak dan gas bumi, para investor berbondong-bondong mengajukan permohonan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM. Antusiasme mereka sangat tinggi,” katanya kepada Katadata melalui surat elektronik (e-mail), Rabu (6/1). Pasalnya, sejak Agustus tahun lalu telah 42 jenis izin migas di Kementerian Energi dan Sumber

Perpres Kilang Segera Terbit Bulan Ini

Gambar
Setelah tertunda lebih dari dua pekan, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang pembangunan kilang minyak. Beleid ini akan menjadi payung hukum dalam mempercepat pendirian fasilitas pengolahan minyak mentah yang baru. “Beberapa hari lagi selesai diundangkan” kata Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Perekonomian Monti Griyana kepada Katadata dalam pesan singkatnya, Kamis, 7 Januari 2016. Sebenarnya, Presiden Joko Widodo meneken draft rancangan peraturan tersebut pada pertengahan bulan lalu. Ketika itu Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja mengatakan keputusan Presiden tersebut sebagai kado tahun baru. Bahkan, Menteri Koordinator Perekonamian Darmin Nasution berucap bahwa aturan tersebut akan dikumandangkan pada pekan ketiga Desember lalu. Rupanya, begitu memasuki 2016, kabar perpres ini malah mundur. Kepada Katadata, kemarin, Direktur Pembina

Jokowi Berikan Tanggapan Isu Reshuffle Kabinet

Gambar
Kabar perombakan kabinet (reshuffle) yang berhembus semakin kencang belakangan ini, sepertinya cukup mengusik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Secara berturut-turut selama dua hari terakhir ini, Jokowi mengomentari kabar panas tersebut. Jokowi Berikan Tanggapan Isu Reshuffle Kabinet Pada Kamis pagi (7/1), melalui akun Twitter miliknya @jokowi Presiden meminta para menteri Kabinet Kerja untuk bekerja dengan baik. Para menteri tidak perlu memikirkan isu reshuffle, karena pengangkatan dan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden. “Saya harap kita semua bekerja saja dengan baik. Urusan angkat dan ganti menteri biar jadi urusan saya.” Sehari sebelumnya, Jokowi telah menegaskan kewenangannya untuk merombak kabinet sebagai hak prerogatif presiden. “Kamu tidak usah ikut dorong-dorong, dikte-dikte. Kamu juga ikut-ikut mendesak-desak. Itu hak prerogatif presiden,” katanya saat ditanya wartawan usai menghadiri penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 di Kementerian Peker

Bank Dunia Mengingatkan Para Negara Berkembang

Gambar
Kondisi perekonomian dunia pada tahun ini diperkirakan masih rentan dan penuh risiko. Bank Dunia meramal pertumbuhan ekonomi global tahun ini hanya 2,9 persen, atau lebih baik dari pencapaian 2015 sebesar 2,4 persen. Namun, angka itu lebih rendah dari proyeksi Bank Dunia sebelumnya pada medio 2015 lalu yang sebesar 3,3 persen. Hal itu karena dampak perlambatan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menghadapi risiko lebih besar tahun ini. Dalam laporan terbarunya bertajuk “Global Economic Prospects” edisi Januari 2016, yang dirilis Rabu (6/1), Bank Dunia menjelaskan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih kuat tahun ini akan tergantung beberapa faktor. Antara lain momentum pemulihan ekonomi di negara-negara maju, stabilisasi harga komoditas dan transisi bertahap perekonomian Cina dengan model pertumbuhan yang lebih bertumpu pada konsumsi dan sektor jasa. Di sisi lain, laju perekonomian negara berkembang, yang sebelumnya berperan besar bagi pertumbuhan dunia, diperkira

Pembangkit Panas Bumi Kamojang Tunggu Pertamina dan PLN

Gambar
Perusahaan Listrik Negara akhirnya menunda pembelian uap dari PT. Pertamina untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 1,2, dan 3 Kamojang, Garut, Jawa Barat. Pasalnya PLN dan Pertamina belum menemukan titik temu mengenai harga uap. Manajer Senior Public Relations PLN Agung Murdifi menganggap harga uap yang ditawarkan Pertamina terlalu mahal. Ketika mendapat tawaran dari Pertamina, PLN langsung melakukan verifikasi internal dan membandingkan harga uap di lapangan panas bumi yang dimiliki oleh PLN seperti di PLTP Mataloko, PLTP Ulumbu Flores, serta di Tulehu Ambon, Maluku. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan semestinya harga uap di Kamojang sekitar Rp 535 per kwh atau sebesar US$ 4 sen. Namun Pertamina menawarkan harga yang lebih tinggi dari angka tersebut. Apalagi jangka waktu yang diberikan Pertamina hanya lima tahun. “Kalau harga uap yang ditawarkan wajar, kami mungkin akan beli,” kata dia berdasarkan keterangan resminya, Kamis, 7 Januari 2016. Agung sangat menyaya

Bina Marga Tingkatkan Anggaran Untuk Jalan Trans Papua

Gambar
ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana menambah anggaran untuk membangun jalan Trans Papua. Sebab, kebutuhan pembangunan proyek ini sangat besar, di sisi lain anggaran yang disiapkan masih di bawah kecukupan. Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto W. Husaini mengatakan kebutuhan pembangunan jalan Trans Papua hingga 2018 mencapai Rp 36 triliun atau Rp 12 triliun per tahun. Namun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 hanya Rp 7 triliun. Untuk menutup kekurangan itu, Bina Marga mengusulkan agar pemerintah menambah anggaran proyek jalan lintas provinsi tersebut. Bina Marga  telah memasukkan angka Rp 20 triliun dalam APBNP 2016. “Sesuai kata Pak Presiden, saya katakan nantinya akan ada prospek tambahan (anggaran) dalam APBNP 2016,” kata Hediyanto saat ditemui di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2016. Menurut dia, tahun ini pihaknya menargetkan tambahan 265 kilometer jalan Trans Papu

Pabrik Mobil Cina Didirikan Untuk Serap Investasi Besar

Gambar
BKPM berharap pembangunan pabrik mobil Wuling dapat menandai keberhasilan investasi Cina di Indonesia. Pasalnya, meski Cina mencatatkan rencana investasi tertinggi di Indonesia pada tahun lalu, realisasi investasinya masih sangat rendah.   Kepala BKPM Franky Sibarani mengaku pihaknya aktif mengawal realisasi investasi perusahaan otomotif asal Cina, yakni PT Saic General Motor Wuling (SGMW). Bentuknya antara lain menemui pimpinan Wuling di kawasan industri Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat, Kamis (7/1), untuk memuluskan realisasi rencana investasinya. Turut hadir mendampingi Kepala BKPM dalam kunjungan kerja tersebut Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja serta Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM. Wuling memiliki rencana investasi hingga US$ 397,4 juta (sekitar Rp 4,9 triliun dengan kurs Rp 12.500 per dolar Amerika Serikat). Saat ini, rencana investasi tersebut sudah direalisasikan secara bertahap s

Sebanyak 13 Proyek Migas Beroperasi Tahun Ini

Gambar
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengumumkan akan ada 13 proyek minyak dan gas yang akan beroperasi (onstream) tahun ini. Dari 13 proyek tersebut, sebagian ada yang sudah berproduksi sejak beberapa tahun lalu dan ada pula yang merupakan proyek baru. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan masa operasi dari ke-13 kontraktor tersebut terbagi menjadi empat kuartal. Pada kuartal pertama ada Lapangan Banyu Urip yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), proyek North Duri Development Area 13 milik Chevron Pacific Indonesia, dan Bukit Tua milik Petronas Ketapang Ltd. Proyek Lapangan Banyu Urip sebenarnya sudah mulai berproduksi sejak 2009 menggunakan fasilitas Early Oil Expansion (EOE) dan Early Production Facility (EPF). Kedua fasilitas ini digunakan sambil menunggu proyek fasilitas produksi utama atau central production facility (CPF) selesai. Awalnya puncak produksi proyek ini ditargetkan dapat terjadi pada Juni 2015