Pemerintah Evaluasi Dampak Paket Kebijakan Ekonomi
Pemerintah telah merilis tujuh paket kebijakan ekonomi sejak awal September lalu. Berdasarkan hasil pemantauan Kantor Staf Kepresidenan, 83 persen deregulasi dalam paket ekonomi jilid satu hingga jilid enam sudah selesai dan 17 persen masih dalam proses penyelesaian.
Secara lebih rinci, Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengungkapkan, sebanyak 135 aturan dari 165 aturan dalam enam paket kebijakan tersebut sudah diterbitkan atau sudah masuk ke Menteri Sekretaris Negara untuk segera diterbitkan. Sisanya, sebanyak 30 deregulasi, masih dalam proses penyelesaian di tingkat Kementerian / Lembaga (KL). “Paket ekonomi ini berjalan sesuai rencana. Kementerian terus mengubah dan mengimplementasikannya. Kami di Kantor Staf Kepresidenan terus memonitor perkembangan, kemajuan dan dampaknya,” kata Teten dalam siaran persnya, Minggu (13/12).
Di dalam proses perencanaannya, Kementwerian Koordinator Perekonomian dan K/L memiliki kendali penuh terhadap proses dan isi dari setiap paket ekonomi. Kemenko Perekonomian telah menetapkan dua tenggat waktu yang wajib dijalankan oleh semua K/L untuk menyelesaikan deregulasinya masing-masing. Sebab, semua deregulasi di dalam paket-paket tersebut masih harus dijalankan oleh setiap Kementerian/Lembaga yang terkait.
Pertama, tenggat waktu 31 Oktober untuk penerbitan semua Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Kepala (Perka), dan Surat Edaran (SE) yang diumumkan dalam Paket Ekonomi jilid I. Kedua, tenggat waktu 31 Desember 2015 untuk penerbitan semua Peraturan Pemerintah (dalam Paket jilid I sampai VI), dan semua Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Kepala (Perka), dan Surat Edaran (SE) yang diumumkan dalam paket ekonomi jilid II sampai VI. PP yang diumumkan pada paket I-VI memiliki tenggat waktu penerbitan aturan yang lebih lama karena jenis deregulasi tersebut perlu dikoordinasikan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara.
Secara lebih rinci, Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengungkapkan, sebanyak 135 aturan dari 165 aturan dalam enam paket kebijakan tersebut sudah diterbitkan atau sudah masuk ke Menteri Sekretaris Negara untuk segera diterbitkan. Sisanya, sebanyak 30 deregulasi, masih dalam proses penyelesaian di tingkat Kementerian / Lembaga (KL). “Paket ekonomi ini berjalan sesuai rencana. Kementerian terus mengubah dan mengimplementasikannya. Kami di Kantor Staf Kepresidenan terus memonitor perkembangan, kemajuan dan dampaknya,” kata Teten dalam siaran persnya, Minggu (13/12).
Di dalam proses perencanaannya, Kementwerian Koordinator Perekonomian dan K/L memiliki kendali penuh terhadap proses dan isi dari setiap paket ekonomi. Kemenko Perekonomian telah menetapkan dua tenggat waktu yang wajib dijalankan oleh semua K/L untuk menyelesaikan deregulasinya masing-masing. Sebab, semua deregulasi di dalam paket-paket tersebut masih harus dijalankan oleh setiap Kementerian/Lembaga yang terkait.
Pertama, tenggat waktu 31 Oktober untuk penerbitan semua Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Kepala (Perka), dan Surat Edaran (SE) yang diumumkan dalam Paket Ekonomi jilid I. Kedua, tenggat waktu 31 Desember 2015 untuk penerbitan semua Peraturan Pemerintah (dalam Paket jilid I sampai VI), dan semua Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Kepala (Perka), dan Surat Edaran (SE) yang diumumkan dalam paket ekonomi jilid II sampai VI. PP yang diumumkan pada paket I-VI memiliki tenggat waktu penerbitan aturan yang lebih lama karena jenis deregulasi tersebut perlu dikoordinasikan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara.
Komentar
Posting Komentar